FH Unkhair Siapkan Pembukaan Program Doktor dan Kenotariatan
Views: 3
TERNATE (HN) — Fakultas Hukum Universitas Khairun (FH Unkhair) terus memperkuat langkah strategis menuju pengembangan program akademik lanjutan melalui persiapan pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dan Program Kenotariatan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Workshop Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang digelar di Aula Nuku Lantai IV Rektorat Kampus II Unkhair, Selasa (23/12/2025).
Workshop bertajuk “Transformasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Berbasis Outcome-Based Education (OBE): Membangun Lulusan Berdaya Saing di Era Disrupsi Hukum dan Teknologi” ini menjadi bagian dari upaya institusional FH Unkhair dalam memastikan kesiapan akademik, tata kelola, dan relevansi kurikulum sebelum membuka program studi baru pada jenjang doktoral dan profesi.
Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal H. Arsyad, SH, MH, menyampaikan bahwa workshop kurikulum merupakan agenda strategis tahunan yang memiliki peran penting dalam penyesuaian kurikulum terhadap dinamika global, perkembangan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat hukum.
“Saat ini FH Unkhair telah memiliki dua program studi berstatus unggul, yaitu Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) Ilmu Hukum. Selanjutnya, kami tengah mematangkan persiapan pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dan Program Kenotariatan sebagai bagian dari penguatan tridarma perguruan tinggi,” ujarnya.
Menurut Jamal, penerapan kurikulum berbasis OBE menjadi fondasi utama dalam menyiapkan pembukaan program studi baru tersebut, karena menekankan capaian pembelajaran lulusan yang terukur, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata dunia profesi hukum.
“Kurikulum OBE bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan kualitas lulusan, khususnya dalam mendukung internasionalisasi Fakultas Hukum dan peningkatan daya saing akademik di tingkat nasional maupun global,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unkhair, Dr. Hasan Hamid, M.Si, menegaskan bahwa transformasi dan revitalisasi kurikulum merupakan kebutuhan mendesak di tengah percepatan perubahan global dan perkembangan Society 5.0.
“Perguruan tinggi dituntut adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum perlu dilakukan secara berkala agar lulusan tidak tertinggal oleh dinamika hukum dan teknologi,” jelasnya.
Dr. Hasan juga menekankan pentingnya pelibatan alumni dan pemangku kepentingan dalam perumusan kurikulum, terutama dalam rangka menyiapkan program studi baru yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan profesi.
Workshop ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan di bidang hukum, antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Unkhair, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Maluku Utara Helmi, SH, M.Kn, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara M. Bachtiar Husni, SH, MH, serta Kasubdit II/Fismondev Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Kompol H. Tajuddin, SH, MH.
Melalui forum ini, FH Unkhair berharap dapat merumuskan kurikulum yang adaptif, responsif, dan selaras dengan perkembangan hukum serta teknologi, sekaligus menjadi pijakan kuat dalam pembukaan Program Doktor (S3) dan Kenotariatan di masa mendatang.
