Pemerintah Targetkan 35 Ribu KDKMP beroperasi pada September 2026

Pemerintah Targetkan 35 Ribu KDKMP beroperasi pada September 2026

admin admin0

Views: 68

Ternate, HN,- Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 Kopdes baru akan mulai beroperasi secara resmi pada September 2026 mendatang, sementara sisanya akan dioperasikan secara bertahap pada tahun 2027, hal ini disampaikan  Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Zulkifli Hasan, saat membuka Seminar Nasional KDKMP di Lapangan Perikanan Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8).

Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam arahannya, Menko Zulkifli menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) diposisikan sebagai infrastruktur resmi pemerintah. Kehadirannya bertujuan untuk membenahi sistem distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial (bansos) yang selama ini dinilai kurang akurat.

Merespons kenaikan harga bahan pokok, Menko Pangan menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelar operasi pasar. Ia juga meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia melaksanakan pasar murah demi menjaga daya beli masyarakat.

“Kita harus paksa agar ekonomi di desa itu tumbuh, agar desa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Zulkifli.

Sementara itu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menegaskan komitmen penuh untuk menyukseskan program prioritas pemerintah pusat. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi, mewujudkan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gubernur Sherly menyampaikan bahwa kehadiran para kepala daerah, kepala desa, dan pendamping desa dalam seminar ini sangat krusial. Agenda ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan dan tata kelola KDKMP, sehingga informasi yang dibawa kembali ke desa masing-masing akurat dan tidak menimbulkan distorsi di tengah masyarakat.

“Kami pemerintah daerah Maluku Utara memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas program positif dari Kemenko Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus Rp2,5 miliar rupiah per desa untuk pengembangan bisnis. Namun, yang terpenting adalah pengembangan bisnis tersebut wajib didasari oleh perencanaan yang matang,” ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga memaparkan sejumlah tantangan nyata di lapangan terkait verifikasi lahan program bantuan pusat. Maluku Utara awalnya mendapatkan kuota bantuan cetak sawah baru seluas 10.000 hektare untuk menggenjot produksi beras lokal yang saat ini baru memenuhi 20% kebutuhan daerah. Namun, hasil verifikasi SIB oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan lahan yang siap pakai hanya sebesar 2.500 hektare.

“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat kendala validitas lahan. Pengusulan itu datang dari kabupaten ke Kementerian Pertanian. Karena itu, saya berpesan kepada seluruh bupati untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengecek kembali data lahan mereka. Maluku Utara masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memperbarui data ini,” pungkas Sherly.

Hadir langsung dalam agenda strategis ini Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, jajaran Forkopimda, anggota DPR RI, para kepala daerah se-Maluku Utara, serta pengurus asosiasi kepala desa seluruh Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait Lainnya